Kunjungan Komisi VIII DPR-RI ke UNHI dalam Upaya Penegerian UNHI

Penegerian UNHI (Universitas Hindu Indonesia) yang awalnya sempat diisukan batal ternyata sekarang sedang dalam proses. Pasalnya pada Selasa kemarin (29/10/13) UNHI kedatangan tamu penting yaitu anggota komisi VIII DPR-RI dalam agenda pembahasan perubahan status UNHI dari PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi  PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Acara ini berlangsung di Aula Lantai III Gedung Rektorat UNHI.

Rombongan anggota Komisi VIII DPR-RI disambut oleh segenap civitas akademika UNHI. Sejumlah penari UNHI mempersembahkan Tari Gabor di lobi gedung Rektorat UNHI sebagai penyambutan untuk para tamu. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua PHDI Pusat S.N. Suwisma, Direktur Pendidikan Agama Hindu Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI IB Subawa dan Direktur Pendidikan Agama Buddha. Dari UNHI hadir antara lain Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. IB Gunadha, Rektor UNHI Dr. IB Dharmika, M.A, Wakil Rektor II Dr. A.A Ngurah Sadiartha, WR III Drs. Mertha, M.Pd., para dekan, kaprodi, dosen dan mahasiswa di lingkungan UNHI.

Drs. H. Mahrus Munir

Dalam kunjungan tersebut, Drs. H. Mahrus Munir selaku ketua rombongan Komisi VIII DPR menyatakan bahwa dalam proses penegerian ini, komisi VIII DPR-RI bermitra kerja dengan Kementerian Agama yang membawahi pendidikan Agama salah satunya Universitas Hindu ini. “Kami juga ingin berbagi kesempatan bagi seluruh Agama tanpa terkecuali untuk memiliki Universitas berlandaskan Agama. Selama ini Universitas yang berlandaskan Agama Hindu memang belum ada, maka dari itu saya setuju dengan rencana Penegerian UNHI ini,” paparnya.

“Persyaratan-persyaratan penegerian yang diajukan memang sudah dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk Universitas ini tidak segera dinegerikan. Dari segi sarana prasarana yang saya ketahui dari Rektor UNHI sebagian besar memang sudah memenuhi kualifikasi untuk dijadikan PTN. Hal ini saya sampaikan untuk mendorong Kementerian dalam mengambil keputusan jika UNHI sudah memenuhi persyaratan maka segeralah dinegerikan. Jika ditunda terus-menerus, maka pengelola UNHI semangatnya dalam memperjuangkan perubahan status UNHI dari PTS menjadi PTN akan turun,” ungkapnya.

Untuk masalah waktu, belum dapat dipastikan kapan penegerian ini akan sepenuhnya disetujui. Hal ini kembali lagi kepada persyaratan penegerian secara administratif yang telah dipenuhi oleh Universitas tersebut. Maka dari itu, komisi VIII DPR bermaksud akan mendorong Kementerian Agama untuk segera memproses usulan Penegerian ini agar lebih cepat prosesnya.

Prof. Dr. IB Gunadha

Pihak yayasan juga optimis akan penegerian UNHI ini. Terbukti dari pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. IB Gunadha bahwa ada 2 hal yang menjadi motivasi Beliau dalam memperjuangkan penegerian ini yaitu pernyataan Menteri Agama Surya Dharma Ali pada konferensi pers beberapa waktu lalu dan kunjungan Komisi VIII DPR-RI ke UNHI. Kedua hal tersebut sama-sama mendukung dan mengapresiasi penegerian UNHI sehingga menambah harapan Beliau agar UNHI segera dinegerikan.

UNHI juga memiliki visi dan misi untuk menjadikannya menjadi Universitas ternama tidak hanya secara regional maupun internasional. Untuk itu UNHI sudah melakukan rintisan-rintisan melalui pengadaan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi besar di beberapa Negara. Salah satunya yaitu 3 Perguruan Tinggi di India, Frankfut, dan Belanda. Bahkan secara realisasinya UNHI telah mengirim 12 orang dosen yang belajar di Belanda untuk mendapatkan gelar Doctor. Hal ini membuat UNHI memang layak untuk segera dinegerikan agar nantinya para dosen yang telah bergelar Doctor ini mendapatkan kompensasi yang wajar atas keahlian mereka.

Sejauh ini persiapan UNHI untuk menjadi negeri sudah hampir 80% dan menurut persyaratan, UNHI sudah bisa mengajukan akreditasi di tingkat Institut. “Minimal kita bisa mendapatkan akreditasi B dan harapan saya maksimal dapat akreditasi A itu sudah luar biasa,” harapnya. (iap, yun, yul)